Terkait E-Katalog Alkes, LKPP Minta Pengusaha Berterus Terang Soal Harga

Pengadaan alat kesehatan melalui sistem e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi sorotan banyak perusahaan karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti. Salah satunya sehubungan dengan besaran harga alat kesehataan dalam e-katalog tersebut.

Kasubdit Riset dan Kontrak Direktorat Pengembangan Sistem e-katalog LKPP Eko Rinaldo Oktavianus mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk negosiasi harga terhadap pengadaan alat kesehatan sebagai respon atas keluhan para distributor alkes. (Baca Juga: Distributor Alat Kesehatan Sulit Sesuaikan Harga Melalui Lelang E-Katalog).

“Terus terang untuk referensi harga ini sangat sulit, kita mendapatkan kesepakatan dari pokja (kelompok kerja,-red). Mohon maaf, ini kami sampaikan ada yang dinego sampai 1,3 atau 1,5 bahkan ada yg 1,1 mau dan tanda tangan. Itu yang membuat saya bingung, ada yang 1,1 mau padahal pajaknya berapa itu yang buat saya kaget. Dan ini yang masih kita evaluasi. Di sini ya saya ceritakan,” kata Eko dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gakeslab Indonesia di Jakarta, Rabu, (13/12).

Untuk itu, Eko menginginkan agar para pengusaha dapat berterus terang menunjukkan harga yang wajar dan sesuai dengan data harga yang ada di pasaran. “Mau saya, yang masuk katalog itu untung dan ruginya yang masuk akal Pak Bu, dalam batas wajar,” katanya.

Eko mengakui ada keluhan bahwa negosiasi harga yang ditawarkan untuk produk yang ditayangkan di e-katalog memberatkan pengusaha. Meski begitu, lanjut Eko, LKPP perlu waktu untuk memastikan lagi penetapan besaran harga yang wajar untuk setiap produk yang akan ditayangkan.

Lebih lanjut, kata Eko, apabila ada yang ingin menyampaikan keberatan maka bisa menyampaikannya sesuai prosedur yang diminta. Jika tidak ada tindakan maka sampaikanlah melalui asosiasi dan jangan per-individu. “Jadi mohon teman-teman kalau keberatan, silakan ajukan keberatan. Jangan secara langsung masuk dan akhirnya buat kerusuhan. Apalagi ada yang sampai mengirimkan surat ke presiden,” ujarnya. (Baca Juga: Industri Farmasi dan Alkes Wajib Utamakan Bahan Baku Lokal).

Eko menuturkan pihaknya akan mengambil langkah untuk membuka ruang diskusi untuk membahas koefisien analisa harga secara bersama-sama. Jadi, semua pihak akan ikut terlibat mengevaluasi, dalam hal ini asosiasi sebagai perwakilan.

“Jadi kita bahas bersama kalau bisa per katagori tadi seperti usulan dari kemenkes tadi. Kalau itu sudah disepakati Gakeslab, Kemenkes dan user di Rumah Sakit, kita akan publish harganya. Silakan kalau sepakat dengan harga sepakat 1,3 silakan masuk daftar. Jadi kalau sekarang lama, nggak ketemu negonya,” tuturnya.

Selain itu, Eko juga menuturkan pihaknya tetap mendukung ketersediaan produk alat kesehatan yang tetap menjamin mutu dan keamanan. “Nanti kualifikasinya akan dikawal, kita akan masuk sikap, barang-barang yang akan dibutuhkan oleh Posyankes tadi nanti akan kita buat segera 2018, kecuali temanya yang butuh teknologi tinggi itu akan kita diskusikan itu butuh koefisiennya berapa karena itu kan perlu ada maintenance,” tukasnya.

(PHB)